Wali Nikah: Pengertian, Macam, Syarat Dan Hukum Dalam Islam

2539
yang-berhak-menjadi-wali-nikah-menurut-islam

Wali Nikah Sebagai Syarat Sah Sebuah Pernikahan, Bolekah Diwakilkan?.

Dalam Islam, pernikahan adalah suatu hal yang sakral dan harus dilaksanakan secara benar menurut syariat dan hukum.

Salah satu rukun wajib yang harus terpenuhi saat melakukan akad nikah adalah keberadaan wali nikah.

Sebenarnya apa wali nikah itu, dan siapa yang berhak menjadi wali bagi seorang anak perempuan?

Pengertian Wali Nikah

Akad nikah adalah akad pernikahan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu mempelai laki laki sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya.

Berasal dari bahasa Arab Al Wali dengan bentuk jamak Auliyaa yang memiliki arti saudara, pecinta atau penolong.

Namun secara istilah kata wali berarti pihak atau orang yang mewakilkan pengantin perempuan saat menikah (yang melakukan akad nikah dengan pengantin pria).

Jadi wali nikah adalah orang yang memiliki hak (secara agama) untuk menikahkan anak perempuannya dengan seorang lelaki yang diatur dalam syariat Islam.

Sama halnya dengan adanya pengantin pria dan wanita, wali nikah pun memiliki kedudukan sangat penting dalam pernikahan.

Ada tidaknya wali nikah akan menjadi penentu sah atau tidaknya sebuah pernikahan.

Macam Wali Nikah

Wali nikah dalam hukum Islam dibagi menjadi 3 golongan, yaitu :

  1. Wali Nasab

    Wali nasab adalah wali nikah yang secara langsung memiliki hubungan darah dari garis keturunan ayah atau bersifat patrinial.

    Dalam hal ini ayah memiliki kedudukan utama, yang selanjutnya terdapat urutan wali nasab yang paling berhak menjadi wali.

    Urutan wali nisab ini diatur dalam hukum Islam, diantaranya:

    1. Bapak, kakek (orang tua bapak) dan seterusnya ke atas
    2. Saudara laki-laki kandung sebapak seibu
    3. Saudara laki-laki sebapak lain ibu
    4. Keponakan laki-laki dari saudara laki-laki kandung
    5. Keponakan laki-laki dari saudara laki-laki sebapak dan seterusnya
    6. Paman, yaitu saudara dari bapak sekandung
    7. Paman sebapak, yaitu saudara dari bapak sebapak lain ibu
    8. Anak-anak paman kandung (saudara sepupu)
    9. Anak laki-laki paman sebapak

    Tertibnya wali nikah dimulai dari urut 1, bila tidak ada beralih keurutan ke 2 dan seterusnya.

    Siapa yang diprioritaskan menjadi wali?.

    Imam Abu Suja’ dalam Matan al-Ghâyah wa Taqrîb (Surabaya: Al-Hidayah, 2000), hal. 31, menjelaskannya sebagai berikut:

    silsilah-wali-nikah

  2. Wali Nikah Hakim

    Wali Hakim maksudnya adalah orang yang diangkat oleh pemerintah (Menteri Agama) yang bertindak sebagai wali dalam suatu pernikahan.

    Yang ditunjuk menjadi wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan hal ini diatur dalam peraturan menteri agama (PMA) No. 2 tahun 1987 orang.

    Boleh meminta wali hakim jika calon mempelai wanita yang dalam kondisi :

    • Tidak memiliki wali nasab sama sekali
    • Wali hilang tidak tahu keberadaannya
    • Wali jauh sejauh minimal 92,5 km
    • Wali dalam penjara / tahanan yang tidak boleh dijumpai
    • Wali sedang melakukan ibada haji atau umrah

    Wali hakim berhak untuk menjadi wali dalam perkawinan tersebut, jika wali mempelai wanita dalam salah satu kondisi di atas.

  3. Wali Muhakkam

Dalam hal pernikahan, wali muhakkam adalah orang biasa, bukan pejabat hakim resmi, yang ditunjuk oleh seseorang perempuan untuk menjadi wali dan menikahkan dirinya dengan seorang lelaki yang telah melamarnya. (al-Hawi Al-Kabir, juz 16, hal.648)

Syarat Wali Nikah

Meski sudah masuk dalam urutan wali nasab, seseorang baru bisa menjalankan tugasnya sebagai wali jika sudah memenuhi syarat wali nikah dalam hukum islam, yaitu:

  1. Baligh

    Yang dimaksud baligh dalam syarat wali nikah ini adalah harus sudah mencapai usia akil baligh pada umumnya memiliki usia diatas 15 tahun atau telah dewasa.

    Meskipun ia memiliki hak perwalian Anak-anak yang belum baligh tidaklah sah menjadi wali terhadap seorang wanita.

  2. Berakal Sehat, Tidak Gila

    Sehat jiwa menjadi syarat mutlak seseorang untuk bisa menjadi wali ia harus sadar akan kewajibannya menjadi wali dalam sebuah pernikahan.
    Wali nasab yang kehilangan akalnya atau menjadi gila secara otomatis kehilangan haknya menjadi wali nikah.

  3. Wali Nikah Harus Merdeka

    Seorang wali pada pernikahan hendaknya bukan hamba sahaya atau budak dalam kata lain ia harus orang merdeka.
    Hal ini berlaku pada zaman rasulullah atau zaman dahulu dimana manusia masih diperbudak oleh orang lainnya.
    Tapi saat ini perbudakan semakin jarang ditemui terlebih di Indonesia yang menganut asas kemanusiaan.

  4. Laki-laki

    Wali nikah baik dari nasab atau hakim harus seorang laki laki. Karena seorang laki laki adalah pihak atau rang yang mampu menjadi pelindung wanita.
    Sesuai dengan hadist rasul yang berbunyi:

    “Dan jangan pula menikahkan seorang perempuan akan dirinya sendiri”. (HR Ibnu Majah dan Abu Hurairah)

  5. Islam

    Dalam Islam wali nikah wajib beragama Islam. Seseorang bisa kehilangan hak menjadi wali meski sudaah dalam perwaliaanya jika tidak beragam Islam.

    Dan wajib digantikan pada wali lain berdasarkan urutan wali pernikahan yang telah dijelaskan diatas.

    Sebagaimana firman Allah dalam surat Al Maidah ayat 51 yang menyebutkan bahwa
    hukum-wali-nikah-dinikahkan

    Dan juga disebutkan dalam surat Ali Imrom ayat 28 yang berbunyi:

    skema-wali-nikah

  6. Wali Nikah Tidak Sedang Ihram Haji Atau Umrah

    Saat seseorang wali nasab sedang melakukan haji dan umroh maka ia tidak bisa menjadi wali  saat itu, namun bisa mewakilkannya pada urutan wali yang berlaku dalam hukum Islam.

    Syarat ini sesuai dengan syarat dari madzhab Sayafi’i dan banyak dianut oleh masyarakat Indonesia.

    Sedang menurut madzhab hanafi menjelaskan bahwa ihram tidak menyebabkan gugurnya hak dan kewajiban seorang wali nikah.

  7. Adil

    Wali sebuah pernikahan harus bisa bersikap adil dalam hal menentukan sebuah pernikah bisa atau tidak dilakukan dan mencegah pernikahan sedarah.

    Wali harus dapat bersikap adil pada wanita yang ada dalam perwaliannya dan tidaklah boleh melakukan pemaksaan yang dapat merugikan pihak mempelai wanita.

    Orang yang memiliki sifat adil biasanya memiliki pendirian yang teguh dalam agama, akhlak dan harga diri.

Hukum Nikah Tanpa Wali

Para ulama memiliki beberapa pendapat tentang hukum adanya wali pernikahan dan hampir. Beberapa pendapat tersebut, diantaranya:

  • Berdasarkan Mahzab Syafi’i, Malikiyah, Dan Hanabilah

Menurut madzhab Syafi’i kedudukan wali dalam perkawinan adalah syarat sah dan wajib ada dalam suatu pernikahan.

Jika tidak ada wali dalam pernikahan maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah. Pendapat ini sama dengan pendapat dari mahzab Malikiyah, dan Hanabilah.

Madzhab ini sepakat bahwa keberadaan wali sangatlah penting dalam pernikahan. Maka tanpa keberadaan wali nikah setiap pernikahan dianggap tidak sah.

Dari pendapat ini kita tahu bahwa meski seorang perempuan sudah dewasa dan berakal, ia tidak bisa menikahkan dirinya sendiri.

  1. Berdasarkan Mahzab Hanafiyah

Berbeda dengan madzhab lainnya, Madzhab Hanafi berpendapat bahwa seorang wanita yang sudah dewasa dan berakal sehat boleh menikahkan dirinya sendiri dan anak perempuannya yang masih kecil dan atau anaknya yang majnunah.

Dia juga boleh menikahkan dengan mewakilakan kepada orang lain dan juga anaknya.

Hal ini disebabkan karena menurut ulama Hanafiyah rukun nikah hanya terdiri dari tiga perkara yakni ijab, qabul, dan perpautan antara keduanya (ijab dan qabul).

Sebagaimana pernyataan Imam Hanafi yakni:

hukum-menikah-tanpa-wali-bagi-seorang-janda

  1. Menurut Jumhur Ulama

Berdasarkan pendapat jumhur ulama, keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang mutlak atau harus ada dan hukum pernikahan tanpa wali adalah tidak sah. Pernikahan tanpa adanya wali tersebut haruslah dihindari.

Saat akan menikah hendaknya pihak perempuan telah memiliki wali dan ini berlaku pada semua perempuan termasuk semua perempuan yang masih kecil atau dewasa, baik perawan atau sudah janda.

Dan apabila syarat ini tidak dipenuhi maka status perkawinannya tidak sah. Sebagaimana hadits Rasulullah SAW

jika-ayah-kandung-tidak-mau-menjadi-wali-nikah

Dan juga disebutkan dalam hadits berikut ini :

nikah-tanpa-wali-dan-saksi

Hadits tersebut menjelaskan bahwa tidak ada suatu pernikahanpun yang dilaksanakan tanpa adanya seorang wali dan pernikahan tanpa wali tersebut hukumnya tidak sah.

Meskipun terdapat perbedaan pendapat antara ulama, hukum pernikahan tanpa wali tetaplah tidak diperbolehkan.

Dari beberapa acuan dalil diatas dapat disimpulkan bahwa pernikahan tanpa wali nikah adalah tidak sah karena tidak terpenuhinya salah satu rukun pernikahan menurut Islam.

Baca Juga:  Indahnya Poligami: Syarat, Hukum Dan Hikmahnya